Presiden Republik Indonesia adalah pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di Indonesia, selain juga sebagai kepala negara. Lembaga Kepresidenan Indonesia dibentuk pada tahun 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), memilih Soekarno sebagai presiden pertama Indonesia. Sebelum dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Setelah itu dimulai pada Pemilu tahun 2004, presiden dipilih secara langsung oleh rakyat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum.
Daftar isi
[sembunyikan]Daftar Presiden[sunting | sunting sumber]
- Legenda
Non-partisan
Galeri[sunting | sunting sumber]
Lihat pula[sunting | sunting sumber]
- Indonesia
- Sejarah Indonesia
- Politik Indonesia
- Daftar tokoh Indonesia
- Daftar Wakil Presiden Indonesia
- Daftar Perdana Menteri Indonesia
- Daftar Wakil Perdana Menteri Indonesia
- Daftar kabinet Indonesia
- Sejarah Lembaga Kepresidenan Indonesia
- Daftar ibu dan bapak negara Indonesia
Referensi[sunting | sunting sumber]
- ^ PDRI dibentuk setelah ibukota Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda akibat agresi militer. Pembentukan PDRI sendiri sebenarnya memang diamanatkan dalam telegram yang dikirimkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta kepada Syafruddin, walaupun telegram itu tidak pernah sampai ke tangannya.
- ^ a b Berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar, Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) di mana Republik Indonesia merupakan salah satu negara bagiannya. Karena Soekarno dan Hatta diangkat menjadi Presiden dan Perdana Menteri RIS, maka Assaat diangkat sebagai "Pemangku Sementara Jabatan Presiden Republik Indonesia". Jabatan ini berakhir ketika RIS kembali ke bentuk negara kesatuan (Republik Indonesia).
- ^ Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang "Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno" dikeluarkan pada tanggal12 Maret 1967, tetapi berlaku surut sejak 22 Februari 1967.
Bacaan lanjutan[sunting | sunting sumber]
- UUD 1945
- UUDS 1950
- Ketetapan MPRS dan MPR
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1949
- Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950
- Setneg (1997) 30 Tahun Indonesia Merdeka. Edisi 3. Jakarta: Setneg
- Setneg (1997) 40 Tahun Indonesia Merdeka. Edisi 2. Jakarta: Setneg
- Setneg (1997) 50 Tahun Indonesia Merdeka. Jakarta: Setneg


Tidak ada komentar:
Posting Komentar